Menuntut Kompensasi dari PLN

Pemadaman bergilir. Siapapun pasti tidak enak dalam kondisi seperti ini. Masyarakat dipaksa untuk berhemat-hemat memakai listrik. Namun, di sejumlah rumah orang penting, lampunya berkelap-kelip. Lampu taman, ruang tamu, ruang belajar, kamar, AC di setiap ruangan dalam kondisi on. Memang tidak enak jadi masyarakat kebanyakan.
Bandingkan dengan rumah masyarakat biasa. Nyamuk semakin menggila berdenging di telinga, lalu hinggap di bagian tubuh yang terbuka. Udara panas, berkipas tiap sebentar, mata tidak bisa dipejamkan, was-was dari kemalingan. Lilin yang dibeli harganya pun sudah naik pula. Sekali menyala hanya cukup setengah jam, sesudah itu meleleh dan habis. Belum lagi jika memasang lampu togok. Masyarakat terpaksa membeli minyak tanah ekstra. Selain untuk kompor juga bahan bakar lampu togok. Perlu biaya ekstra juga jadinya.
Masyarakat menciracau tidak karuan dengan pemadaman begrilir tersebut. Aktifitas terganggu, sudah pasti. Pulang kerja, badan letih, perlu istirahat di malam hari. Nonton televisi, putar canel hiburan nonton film atau tayangan berita.
Sekarang terpaksa menghitung-hitung waktu, jam berapa PLN ini mematikan lsitiknya. Jam berapa pula hidup. Yang repot bagi pengguna listrik untuk pompa air. Nah, sekarang harus pandai-pandai berhemat mamakai air. Kalau tidak, pagi hari bisa tidak mandi, air habis, karena listrik tidak ada.
Industri kecil dan menengah apalagi besar terseok-seok. Sewa genset agar produksi tetap berjalan. Mengeluarkan biaya kembali. Satu hari saja sudah membuat keuntungan semakin tipis. Pemilik hotel pun demikian. Mereka pusing dengan listrik.
Pemadaman satu jam saja di malam hari, membuat pengguna PLN, masyarakat banyak ini..ha, tidak nyaman. Apalagi sekarang ditambah dengan pemadaman bergilir dilakukan tiga kali dalam sehari dalam durasi dua jam.
PLN menyatakan, pemdaman bergilir dilakukan karena PLTU Ombilin masih dalam perbaikan. Lalu kondisi diperparah dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak yang masuk tahap perbaikan. PLTA Singkarak pada 1 Juli hingga 29 September memasuki masa pemeliharaan.
Krisis listrik itu semakin parah setelah sebelumnya PLTU Ombilin dan PLTU bukit asam masih belum selesai diperbaiki. Ditambah lagi terbatasnya energi primer di PLTU Ombilin, PLTG/D Jambi dan PLTD Bengkulu.
Akibatnya terjadi defisit daya sebesar 100-200 MW. Akibatnya selama masa pemeliharaan pembangkit terjadi pemadaman listrik, baik di Sumbar maupun di daerah Sumbagselteng.Karena terjadi defisit, pihak PLN mengatasinya dengan mengurangi beban setiap wilayah secara proporsional berdasarkan beban puncak.
Untuk Sumbar pemadaman bergilir akan kembali terjadi dengan durasi dua jam yang pembagiannya diatur secara merata oleh masing-masing cabang. Seperti diketahui krisis listrik ini merupakan imbas dari tidak adanya cadangan antara daya mampu dengan tingkat konsumsi listrik, terutama pada saat waktu beban puncak (WBP). Daya pasokan Sumbagteng hanya 1.418 MW, sementara Beban Puncak mencapai 1.568,2 MW.
Masyarakat mungkin masih bisa menermia alasan PLN tersebu, kalau pemadaman bergilir karena sejumlah pembangkit sudah tua dan perlu perbaikan rutin. Namun, tentu saja pemadaman bergilir itu merugikan dan memuat kondisi tidak nyaman bagi masyarakat selaku konsumen listrik.
Soal ketidaknyamanan bagi pengguna jasa dalam hal ini masyarakat sudah diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlidungan konsumen. Dalam pasal 4 huruf a UU No 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
Lalu pada pasal 19 huruf a. Dinyatakan di dalamnya bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Dari UU itu jelas, bahwa, kalau masyarakat tidak nyaman bisa menuntut ganti rugi kepada PLN. Kemudian yang patut juga dipertanyakan sekarang, maukah PLN memberikan ganti rugi dalam bentuk kompensasi terhadap masyarakat yang terkena pemadaman bergilir.
Itikad baik sebenarnya bagi PLN memberikan ganti rugi dalam bentuk kompensasi. Misalnya dengan memberikan potongan harga saat masyarakat membayar tagihan listrik. Bisa sebesar 10 atau 20 persen dari tagihan. Sekali lagi ini patut dan wajib dilakukan oleh PLN sebagai penyedia jasa.
Berdasarkan Keppres 89/2002 dan Keputusan Dirjen Listrik 114/2002 kompensasi kepada masyarakat terhadap gangguan listrik diatur oleh masing-masing daerah berdasarkan jumlah gangguan, lama pemadaman, dan kesalahan pencatatan meter.
Krisis energi dan alasan musim kemarau sebanrnya itu persoalan pemerintah. Pemerintahlah yang seharusnya jauh-jauh memikirkan hal itu sebelum berdampak kepada masyarakat.
Pikirkan sebelum bertindak. Krisis listrik seharusnya segera diantisipasi. Pemadaman bergilir akan dilanjutkan. Untuk itu masyarakat diminta untuk melakukan gerakan hemat listrik. Berhemat boleh-boleh saja, namun berikan kompensasi terhadap pemadaman bergilir yang terjadi.

1 Response to “Menuntut Kompensasi dari PLN”


  1. 1 rieta Juli 15, 2008 pukul 1:41 pm

    bang, andaikan komentar ini bisa diutarakan pada sejumlah orang “penting” yang abang maksudkan diatas tentunya akan lebih seru lagi ya…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Tangkelek

Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Masukkan alamat email Anda

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya

Bagian

Informasi

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau berita, layangkan ke eriandi_ganteng@yahoo.com

Harian Singgalang

tweet saya


%d blogger menyukai ini: