Kebebasan Pers dan Blogger Tarancam UU ITE

Padang—Para insan pers di tanah air sepertinya bisa kembali terpasung. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) insan pers harus hati-hati. Kalau tidak dikenai pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berbunyi ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar Golongan”.

Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara kepada wartawan, Kamis (10/4) di Padang mengatakan, pasal tersebut sebenarnya pernah ada di dalam pasal 154 dan 155 KUHP. Isi pasal tersebut kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Lalu anehnya, di UU ITE pasal tersebut kemudian muncul kembali. Dewan Pers berencana akan melakukan judicial review terhadap UU ITE,” kata Leo Batubara.

Adanya pasal 28 ayat 2 itu merupakan salah satu upaya mengontrol kebebasan pers. Sehingga pers kembali ke zaman orde baru. Dewan pers sudah mengirimkan surat kepada presiden untuk tidak menandatangani UU ITE tersebut bila pasal 28 ayat 2 itu tidak dicabut.

Dalam waktu dekat, Dewan pers segera melakukan pertemuan dengan Kapolri untuk menjelaskan hal itu. Maksudnya supaya polisi tidak gegabah menerapkan pasal itu ketika menangani kasus pers.

Jelas keberaan UU ITE mengancam kebebasan pers yang sudah dijamin dalam UU 40 tahun 1999. UU ITE sebenarnya bertujuan memerangi pornografi, perjudian, pemerasan, dan pengancaman yang disiarkan melalu internet. Namun, praktiknya bisa merembet kepada wartawan.

Walaupun Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi Hendri Subiakto, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut bukan untuk pers namun siapa yang bisa menjamin hal itu.

“Banyak kasus pers yang terjadi, namun arapat penegak hukum tidak menggjnakan UU No 40 tahun 1999 sebagai lex spesilais,” kata Leo.

Blogger juga

Tidak hanya pers, blogger yang sereing mempublikasikan karyanya melalui media internet juga terancam berhadapan dengn hukumBlogger bisa dipenjara setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah disahkan DPR RI pada 25 Maret lalu.

Leo Batubara mengatakan, para blogger pasti akan kena UU ITE, terutama Pasal 27 ayat 3 terkait dengan pencemaran nama baik.

Dalam pasal ini disebutkan, barang siapa yang mendistribusikan informasi yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik diancam hukuman 6 tahun pencajara dan denda maksimal Rp1 miliar.

UU ITEakan membatasi kebebasan para bloger bereskpresi. Padahal berita atau tulisan para bloger sepanjang menyampaikan fakta dan kebenaran serta tidak menghakimi adalah sah.

2 Responses to “Kebebasan Pers dan Blogger Tarancam UU ITE”


  1. 1 si_un Juni 11, 2008 pukul 9:41 am

    Harus tegas dan jelas tuh UUnya..biar pres dan blogger ga binggung.
    http://www.infogue.com

  2. 2 andre September 30, 2008 pukul 5:21 am

    Apa benar UU ITE mengancam kebebasan Pers? gue rasa sih tidak, coba lihat pendapat mas Ronny pada http://www.ronny-hukum.blogspot.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Tangkelek

April 2008
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Masukkan alamat email Anda

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya

Bagian

Informasi

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau berita, layangkan ke eriandi_ganteng@yahoo.com

Harian Singgalang

tweet saya


%d blogger menyukai ini: