Pemkab Tanah Datar”Terbeli” Tanah Sengketa

Padang–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar terlanjur membeli tanah seluas 6,9 hektare di Jorong Balai Janggo Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas. Ini, diketahui, setelah muncul gugatan dari pihak lain. Kini, kasusnya ditangani pihak terkait.
Beberapa sumber di Tanah Datar menyebutkan, Pemkab Tanah Datar teledor memberikan uang muka sebesar Rp300 juta dari total harga tanah sebesar Rp1,4 miliar kepada Syamsul Anwar.
Tanah yang rencananya akan digunakan untuk pengembangan perkan­toran belum memiliki sertifikat atau pun surat ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Terkuaknya kasus pembelian tanah pusaka ini membuat SM. Taufiq Thaib, SH., selaku mamak kepala waris dari Yang Dipertuan Gadih Pagaruyung sebagai pemilik sah atas tanah tersebut melayangkan surat gugatan ke Pemkab dan BPN Tanah Datar.
SM. Taufiq Thaib juga melaporkan tindakan perampasan hak yang dilakukan Syamsul Anwar ke Polres Tanah Datar. Syamsul Anwar tidak ada pertalian darah dengan kaum Yang Dipertuan Gadih Pagar­uyung.
Ketika Singgalang mengkonfirmasi masalah ini ke pihak terkait,  seperti Pemkab, BPN, Kapolres Tanah Datar dan KAN Nagari Pagar­uyung, diakui tanah tersebut sedang dalam sengketa.
Ketua BPN Tanah Datar, Drs. Arsal Dt. Bijo, SH. M. Hum yang dihubungi Singgalang, Sabtu (15/3) menyebutkan, terjadinya gugat menggugat kepemilikan tanah ulayat di Sumbar pasti akan selalu ada.
“Secara yuridis administratif, masing-masing dari kedua belah pihak yang bersengketa memiliki surat kepemilikan tanah. Namun surat siapa yang benar, yang tahu adalah KAN Pagaruyung,” ujarn­ya.
Ketika ditanya tentang keterlanjuran Pemkab Tanah Datar memberi­kan uang muka untuk pembelian tanah itu, meskipun belum ada sertifikatnya, Arsal yang akrab disapa Pak Datuk ini mengatakan, untuk menjawab hal itu bukanlah kewenangannya. Namun ia mengin­gatkan, kalau hendak membeli tanah harus diselesaikan dulu serti­fikatnya.
Sementara itu Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pagaruyung, Syamsuadi Dt. Majo Indo yang dihubungi Singgalang melalui telepon genggamnya, Minggu (16/3) mengatakan, masalah ini telah dikemba­likan KAN kepada datuk atau ninik mamak di Jorong Balai Janggo, guna dicarikan jalan keluarnya.
“KAN tidak dapat menentukan siapa pemilik sah tanah tersebut. Yang lebih tahu tentu datuk atau ninik mamak di kampung Balai Janggo itu sendiri,” ujarnya.
Tentang laporan ke Polres Tanah Datar, Kapolres Tanah Datar AKBP Erlangga melalui Kasat Reskrim Polres Tanah Datar, AKP M. Luther Dachi yang dihubungi Singgalang Sabtu (15/3) melalui telepon genggamnya membenarkan adanya laporan dari SM. Taufiq Thaib, SH., tentang perampasan hak yang dilakukan Syamsul Anwar.
“Sampai saat ini kita masih menyelidiki kasus tersebut,” ujarnya singkat.
Menanggapi hal ini, Bupati Tanah Datar, H. M. Shaddiq Pasadigoe etika dihubungi Singgalang, Minggu (16/3) mengatakan, kasus tersebut merupakan pengalaman pahit baginya.
Dikatakan, secara pribadi ia sudah sangat berhati-hati sekali sewaktu akan membeli tanah tersebut. Bahkan ia telah berkali-kali melakukan cek dan penelusuran terhadap tanah tersebut kepada BPN Tanah Datar.
Diakuinya, tanah yang sedang dalam sengketa itu terletak di lokasi yang strategis bagi pengembangan perkantoran Pemkab Tanah Datar. Untuk itu Pemkab setempat berminat memilikinya.
“Pada waktu itu datang Syamsul Anwar kepada saya dan mengatakan tanah tersebut kalau tidak dibeli Pemkab, akan dijualnya ke orang lain,” katanya.
Shaddiq menambahkan, setelah ia dan beberapa stafnya bertanya ke BPN tentang tanah tersebut, BPN mengatakan sudah tidak ada masa­lah lagi. BPN pun pada waktu itu menyarankan agar proses jual beli dilanjutkan.
“Saat itu Syamsul Anwar datang kembali dan mengatakan ia butuh uang Rp300 juta untuk uang muka,” ujarnya lagi.
Namun ketika proses jual beli akan berlangsung, datang gugatan dari SM. Taufiq Thaib, SH. Setelah diteliti kembali, ternyata diketahui surat ukur tanah yang diajukan Syamsul Anwar untuk permohonan pembuatan sertifikat bukanlah surat ukur untuk tanah yang dimaksud, sehingga prosesnya tertunda sampai sekarang. Artinya Pemkab Tanah Datar telah ditipu oleh Syamsul Anwar Cs yang bekerjasama dengan oknum di BPN.
“Kami telah membentuk tim mediasi untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa,” ujarnya. ika tidak didapat penyelesaiannya, kami akan melaporkan Syamsul Anwar ke pihak berwajib karena telah melakukan tindakan penipuan.

1 Response to “Pemkab Tanah Datar”Terbeli” Tanah Sengketa”


  1. 1 Wenari November 15, 2009 pukul 8:02 am

    Assalamualaikum Pak eriandi,

    Menanggapi artikel BApak tsb di atas, izinkan saya untuk bertanya mengenai tanah adat di Minang KAbau..Bagaimana jika seandainya sebidang tanah adat telah dijual oleh seorang mamak dari kaum kami kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah, dan telah berhasil menerbitkan sertifikat dari BPN, namun setelah 3 tahun digugat oleh salah seorang anggota kaum kami yang lain, karena sewaktu menjual tanah tsb, si mamak penjual tidak pernah meminta persetujuan dari anggota kaum yg lain..hanya anggota keluarga mereka yang sekandung saja yang menandatangani.
    Apakah penjualan ini sudah dianggap sah atau masih ada kesempatan bagi kami untuk menggugat kembali tanah tsb.???

    Salam dari Jakrta,
    MIRA


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Tangkelek

Maret 2008
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Masukkan alamat email Anda

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya

Bagian

Informasi

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau berita, layangkan ke eriandi_ganteng@yahoo.com

Harian Singgalang

tweet saya


%d blogger menyukai ini: