Korupsi Dana Reboisasi, Pimpinan Proyek Divonis

Padang–Dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus reboisasi dan penghijauan pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merugikan negara sebesar Rp325.553.906 Milyar, terdakwa Syafdi SP (48), Pimpinan Proyek dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 Juta dengan subsidair selama 3 bulan kurungan.

Dalam vonisnya, majelis hakim yang diketuai Nuraida Betti Aritonang SH serta didampingi Abdul Aziz SH dan Didiek Budi Utomo SH menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan 3 UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kesatu Subsidair).

Putusan tersebut lebih ringan 3 tahun dari tuntutan Jaksa (Penuntut Umum) Nofriadi SH dan Jen Tanamal SH sebelumnya yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100 Juta dengan subsidair selama 3 bulan,.

Selain itu terdakwa juga diwajibkan membawar uang pengganti sebesar Rp 1.325.553.906,- dan jika tidak dibawar dalam waktu 1 bulan setelah inkrcht maka dilakukan penyitaan terhadap harta terdakwa untuk dilelang, jika tidak punya harta yang cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Hamdani SH dari Kantor Pengacara HMS & Asosiates Jakarta ini dinilai melakukan tersebut antara bulan Pebruari 2003 hingga Desember 2003 bersama-sama dengan direktur CV Arterint, Bujang (almarhum) bertempat dikantor Dinhutbun Kab.Kep.Mentawai.

Awalnya, berdasarkan SK Bupati terdakwa diangkat sebagai seksi peternakan pada Diperta dan Pimpro proyek tersebut, kewenangan tersebut disalahgunakan terdakwa dengan memerintahkan Bujang (alm) sebagai Dirut CV Arterint melaksanakan kegiatan penanaman manau seluas 110 Ha didesa Mongonpoula dan seluas 115 Ha di desa Sotboyak Siberut Utara bulan Maret 2003.

Pelaksanaan kegiatan proyek tersebut oleh Bujang tidak didasarkan kepada kontrak kerja antara pihak pengguna barang dan jasa dan pihak penyedia barang dan jasa karena kontrak kerja belum ada waktu itu, selain itu juga anggaran untuk pelaksanaan proyek belum disetujui dan disyahkan oleh DPRD dan anggarannya baru disyahkan bulan Maret melalui DIPDA.

Dengan demikian, pelaksanaan proyek tersebut seluas 225 Ha tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Keppres No 18/2002 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam BAB I.

Usai persidangan kuasa hukum terdakwa Hamdani mengatakan, pihaknya menyatakan pikir-pikir dulu atas putusan majelis hakim.

 

0 Responses to “Korupsi Dana Reboisasi, Pimpinan Proyek Divonis”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Tangkelek

Februari 2008
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Masukkan alamat email Anda

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya

Bagian

Informasi

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau berita, layangkan ke eriandi_ganteng@yahoo.com

Harian Singgalang

tweet saya


%d blogger menyukai ini: