KB Menjangkau ke Pinggir

Padang–Sekarang memang bukan zamannya lagi banyak anak banyak rezeki. Karena, banyak anak hanya menambah ongkos untuk memenuhi kebutuhan dasar. Belum lagi banyak anak tanpa ekonomi yang memadai bisa menimbulkan persoalan sosial serius di tengah masyarakat.
Tapi ternyata, anak banyak bukannya hal langka yang ditemui saat ini. Ini bisa ditemui pada masyarakat miskin yang pada umumnya memiliki keluarga besar, yakni anak lebih dari tiga, bahkan bisa delapan atau sembilan anak. Seperti pada ibu-ibu ‘tukang raok’ (bekerja sebagai pemilih dan pemulung sampah) di Tempat Pengumpulan Akhir (TPA) sampah di Air Dingin, Padang atau keluarga-keluarga nelayan dan buruh lainnya. 

 

Prinsip ‘Banyak anak banyak rezeki’ bukanlah menjadi prinsip yang membuat mereka begitu getol menambah keturunan. Hanya saja, akses dan pengetahuan yang kurang terhadap kualitas hidup keluarga membuat proses reproduksi terjadi begitu saja tanpa beban.

 

Alhasil, berapapun anak akan dibesarkan dengan apa adanya. Dengan atau tidak adanya dana memadai untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Akibatnya, keturunan yang diperoleh pun akan mewariskan kemiskinan dari orang tuanya. Karena, pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang kuat adalah dasar untuk memperbaiki kemiskinan.

 

Rantai kemiskinan yang begitu berbelit membuat orang yang terlahir pada keluarga miskin sepertinya tak akan lepas dari kondisi yang sama pada orang tuanya. Kecuali mungkin pada faktor tertentu, seperti semangat yang kuat dan keberuntungan. Tak heran, bila orang tuanya ‘tukang raok’, maka anaknya pun mengikuti pekerjaan  yang sama.

 

Karena itu, program kependudukan dan Keluarga Berencana tak bisa tidak harus menjadi salah satu fokus utama dari para pengambil kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

 

Persoalan sekarang, keinginan untuk itu dari pemerintah pusat sudah ada. Yakni dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 yang dituangkan melalui Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang program-program pembangunan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan Keluarga Berencana Nasional, seperti Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kecil Berkualitas serta Keserasian Kebijakan Kependudukan.

 

Dengan arah kebijakan dan program KB nasional periode lima tahun sebagai berikut: “Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil berkualitas..”

 

Untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, kebijakan presiden tersebut nampaknya telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur nomor 74 tahun 2005 tentang RPJMD Sumbar tahun 2006-2010  yang menegaskan bahwa program KB nasional merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan.

 

Hanya saja, kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program KB dari pusat dan provinsi tersebut belum ditindaklanjuti secara riil di lapangan oleh daerah kabupaten/kota. Padahal, aksi nyata di lapangan merupakan tugas daerah sejak dilimpahkannya wewenang dari pusat pada tahun 2004.

 

Belum terlihat upaya optimal dari kebijakan pemerintah daerah terhadap pengendalian penduduk pada keluarga miskin. Seperti penjangkauan akses melalui sosialisasi lewat media spanduk, poster atau baliho yang sampai ke daerah kantong-kantong kemiskinan. Safari KB atau pelaksanaan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin secara serentak dan terpusat juga lebih sering ke arah seremoni belaka. Kesuksesan lebih dilihat pada akseptor yang datang, banyaknya pelayanan yang diberikan serta pejabat yang hadir.

 

Sudah saatnya spanduk-spanduk bertema keluarga kecil berkualitas dengan bahasa yang sederhana, ditebar ke daerah-daerah yang orang-orangnya banyak yang tidak tahu adanya alat kontrasepsi gratis bagi mereka. Kalaupun tahu, mereka banyak yang khawatir dan termakan mitos bahwa alat-alat itu akan merusak kehidupan mereka.

 

Sudah saatnya safari dilakukan di daerah tempat pengelolaan sampah atau di kampung nelayan. Tidak melulu di depan kantor bupati atau Puskesmas kecamatan. Karena, nampaknya formula pendistribusian KB gratis bagi keluarga miskin paling disukai dalam bentuk safari. Karena, pada safari mereka bisa memilih KB gratis yang diinginkan.

 

Sayang bila aturan dari pemerintah pusat yang telah menetapkan seluruh pelayanan KB di Puskesmas bagi keluarga miskin semuanya gratis tapi tidak dimanfaatkan oleh keluarga miskin itu sendiri.

 

Di Sumbar saja, misalnya, Kepala BKKBN Sumbar, H.Indra Wirdhana,MM, dalam sosialisasi di surat kabar lokal telah mengingatkan bila ada petugas nakal dan memungut biaya pada KB miskin, bisa langsung dilaporkan. Karena, KB untuk masyarakat miskin gratis.

 

Oleh karena itu, provider KB di daerah tidak boleh memungut biaya apapun dalam pelayanan KB bagi keluarga miskin. Bila ada masyarakat yang menemukan provider atau petugas yang memungut biaya dari gakin, bisa dilaporkan pada kepala kantor atau bupati/walikota di wilayah tersebut.

 

Walaupun demikian, semuanya juga tergantung dari jumlah petugas lapangan (PLKB) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Bila jumlahnya masih minim, terutama sejak otonomi daerah, maka program kependudukan dan KB tetap akan terbentur. Ditambah lagi perlunya pengawasan yang ketat dari atas terhadap pendistribusian alat kontrasepsi gratis bagi keluarga miskin. Karena, yang namanya manusia, tetap ada kasus petugas yang menjual alat KB yang mestinya gratis bagi keluarga miskin.

 

Di Sumatra Barat sendiri, program KB masih belum dikatakan begitu berhasil. Karena, meskipun laju pertumbuhan penduduk cukup rendah, yaitu 0,71 persen, tapi rata-rata kelahiran penduduk (TFR) masih tinggi, yaitu 3,2 persen. Di atas rata-rata nasional yang hanya 2,6. Hal itu menunjukkan pertumbuhan penduduk yang rendah tidak disebabkan oleh rata-rata kelahiran yang rendah juga. Tapi lebih pada banyaknya penduduk Sumbar yang merantau ke luar.

 

Dari sejarahnya, keberhasilan kebijakan kependudukan selama ini telah memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Karena, berkurangnya proporsi penduduk muda mengakibatkan berkurangnya biaya investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian, sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu  pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

 

Seperti yang sering diwacanakan di surat kabar, sudah saatnya program kependudukan dan KB dijadikan sebagai investasi sosial jangka panjang. Bayangkan berapa berkurangnya biaya kebutuhan dasar bila jumlah penduduk bisa berkurang?

 

Bila angka kelahiran masih berkisar pada angka 5,6 secara nasional seperti pada tahun 1950-an atau 1960-an yang lalu dan proporsi penduduk muda masih 86 per 100 penduduk usia kerja, berapa sekolah dan guru yang harus diadakan? Berapa pula biaya imunisasi, biaya kesehatan, susu serta biaya bidan yang harus dididik untuk kehamilan dan kelahiran? Penghematan yang dilakukan dengan investasi program KB mungkin bisa dialihkan untuk biaya yang lebih penting.

 

Bagaimana kemiskinan bisa terentaskan, sementara persoalan utama pada keluarga itu sendiri belum teratasi? Karena, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari keluarga. Keluarga adalah lembaga yang bisa memutuskan mata rantai kemiskinan yang secara struktural telah melekat dalam masyarakat Indonesia, tak terkecuali Sumatra Barat. Karena itu sudah saatnya serius memutus mata rantai itu, dimulai dari pinggir-pinggir. Yaitu, keluarga miskin yang selama ini sering terabaikan!

0 Responses to “KB Menjangkau ke Pinggir”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Tangkelek

Desember 2007
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Masukkan alamat email Anda

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya

Bagian

Informasi

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau berita, layangkan ke eriandi_ganteng@yahoo.com

Harian Singgalang

tweet saya


%d blogger menyukai ini: