Rusdi Zen: Putusan MA Sudah Konsisten

rusdiz.jpgDikabulkannya kasasi 10 mantan anggota DPRD Sumbar Marfendi, Cs oleh Mahkamah Agung (MA), trelah mengundang reaksi pro dan kontra. Bahkan ada pendapat yang menyudutkan lembaga judisial tertinggi itu. Mereka menilai MA keliru dan tidak konsisten lantaran mengabulkan kasasi tersebut, padahal dalam empat berkas sebelumnya MA justru mempidana para mantan wakil rakyat itu. Saya mencoba mengilas balik melihat kasus tersebut dari sudut pandang pihak yang menilai putusan MA untuk “kloter” Marfendi cs itu sebagai putusan yang sudah tepat. Berikut petikan mewawancara dengan Ketua Tim Penasihat Hukum DPRD Sumbar (1999-2004) Rusdi Zen, S.H di Kantor Hukum Ekuator, Belakang Olo 40A:

Selamat sore bang?

Selamat sore bung.

Dari berita yang kami peroleh, salinan petikan putusan MA atas nama Marfendi Cs, katanya sudah diterima?

Ya, sudah. Beberapa hari yang lalu. Resmi dan berstempel Pengadilan Negeri Padang.

Banyak yang menuding kalau MA keliru dan tidak konsisten memutus perkara korupsi itu. Sebab, pada empat berkas sebelumnya, para terdakwa diputus bersalah, sementara kasasi “kloter” Marfendi CS malah dikabulkan dan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Saya memandang MA sudah tepat dengan putusannya melepaskan Marfendi cs dari segala tuntutan hukum (permohonan kasasi ybs dikabulkan MA – red). Selain itu, dikabulkannya kasasi Marfendi Cs, jutsru menunjukkan konsistensi MA dalam memutus perkara ini.

Alasannya?

Ada empat, PP 110 dibatalkan MA, izin penyidikan dibatalkan MA, Ketua MA menerbitkan surat edaran yang menegaskan batalnya PP 110.

Lalu ?

Bung kan sudah tahu sejak awal kasus ini mulai disidik kejaksaan pada permulaan 2003, padahal PP No.110/2000 yang dijadikan dasar penyidikan itu pada tanggal 09 September 2002 sudah dibatalkan oleh MA dengan putusannya yang menyatakan PP itu bertentangan dengan UU No.22/1999 dan UU No.4/1999. Kemudian perlu juga diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan adalah atas dasar surat izin melakukan tindakan kepolisian yang dikeluarkan oleh Mendagri kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 07 November 2002. Artinya dua bulan setelah PP 110 dibatalkan MA. Surat izin yang terlambat ini kemudian dijadikan sebagai objek gugatan pada PTUN Jakarta dimana Mendagri berkantor. Gugatan klien kami (Arwan Kasri cs dan Marfendi cs – red) dikabulkan oleh PTUN Jakarta dengan amar putusan yang menyatakan tidak sepatutnya izin melakukan tindakan kepolisian masih dikeluarkan oleh Mendagri kepada Kejaksaan Agung karena PP 110 telah dibatalkan MA. Lalu banding Mendagri ditolak PTTUN Jakarta dan Kasasi Mendagri juga ditolak MA. Kemudian Ketua MA (Bagir Manan – red) pada tanggal 28 Februari 2005 mengeluarkan pula Surat Edaran No 4 tahun 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP 110/2000. Terakhir konsistensi MA lagi lagi ditunjukkannya dengan memutus lepas saudara Marfendi cs.

Bisa diceritakan lebih mendalam?

Begini. Kasus tersebut berawal dari disusunnya APBD 2002. Anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 menyusun APBD berdasarkan UU NO 4 tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD dan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Mereka lalu dituduh melanggar PP 110/2000.

Padahal sebelum APBD disusun, DPRD Sumbar sudah mengajukan judi¬cial review terhadap PP 110 2000. Hasilnya, itu tadi, MA mencabut PP 110 tahun 2000 pada 9 September 2002. Lalu para anggota dewan (Arwan Kasri cs – red) menyusun APBD tanpa merujuk lagi kepada PP 110 dan semata-mata hanya merujuk pada UU. No.22/1999 dan UU.No.4/1999.

Siapa yang melaporkan adanya dugaan korupsi di dewan?

Oleh FPSB, mereka dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar melanggar pasal 16 ayat 2 dan 3 PP 110/2000. FPSB menilai terjadi kerugian negara dalam penyusunan anggaran dewan sebesar Rp5,2 miliar lebih. Kejaksaan lalu melakukan penyidikan awal 2003 setelah mengantongi surat izin dari Mendagri No. X.161.23/30/Sj tentang izin melakukan tindakan kepolisian kepada Kejaksaan Agung sejak 07 November 2002. Kejati Sumbar lalu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No Print-270/N.3/Sb/11/2002 pada tanggal 22 November 2002. Lalu surat izin itu kami jadikan objek perkara dan didaf¬tarkan gugatnnya ke PTUN Jakarta. Jadi selama disidik jaksa, kami juga telah menjalankan gugatan terhadap Mendagri pada PTUN Jakarta, seperti yang telah saya sebut tadi.

Kapan dimasukkan kasasi mereka?

Kasasi kami ajukan sekaligus pada 29 Januari 2005 (lima berkas –red). Perkara itu diregister pada 14 April 2005, pemberitahuan ke PN Padang oleh MA 13 Mei 2005 dan PN memberitahukan kepada Arwan Kasri cs 17 Juli 2005. Lalu putusan penolakan kasasi itu keluar pada 02 Agustus 2005. Kabarnya, para hakim agung yang pegang empat berkas ( Arwan Kasri cs, Abdul Manaf Thaher cs, Arius Sampeno Cs dan Azmal Zein cs) baru mulai membaca berkas yang beratnya hampir 70 kg itu pada 22 Juli 2005. Kami menganggap ini amat ganjil untuk ukuran MA yang hingga sekarang kita kenal sebagai lembaga penunggak perkara terbesar di negeri ini. Tetapi untuk empat berkas tersebut malah bisa secepat kilat mereka memutusnya. Bukan main !

Makanya saya pribadi jadi heran dengan pendapat bung Saldi Isra yang menilai MA, sebagai Mahkamah Ajaib dalam penglihatan yang terbalik.

Maksudnya ?

Iya, dalam tulisannya di Kompas 22 Oktober 2007 dia menilai berkas Marfendi cs diputus terlalu lama . Sebaliknya saya dengan penjelasan tadi menilai justru empat berkas terdahulu, diputus dalam waktu yang super cepat. Bayangkan berkas sebanyak itu bisa ditilik dan ditelisik serta ditimbang dalam tempo sesingkat itu?. Putusan yang secepat kilat itulah yang justru sangat tidak lazim. Dalam tempo tujuh hari. Bayangkan!

“Lalu ada pendapat adanya keganjilan dengan putusan itu karena berbeda dengan sebelumnya dan ada tudingan ada permainan?

Itu tidak bisa saya jawab. Namun dari yang saya cermati, Bagir Manan dalam memutus perkara sangat hati-hati seraya menunjukkan konsistensinya seperti saya kemukakan tadi. Jadi saya pikir tidak ada yang ganjil dengan putusan itu.

Adakah nuansa politik dalam kasus ini?

Oo….jelas. Aroma politiknya sangat kental. Ada pihak yang ingin mereka masuk ke penjara dan sebaliknya ada pula pihak yang tidak ingin mereka masuk. Saya sengaja gunakan kata ingin, untuk menunjukkan bahwa itu adalah hasrat dan kemauan, bukan yuridis. Politik, uang atau kepentingan lainnya. Mungkin pula hasrat PAW (Pengganti Antar Waktu – red). Sehingga ada dua peradilan yang mengadili mereka. Peradilan formal (Pengadilan – red) dan peradilan kehendak tadi, kedua berjalan secara beriringan, sejak dari awal kasus ini digelar. Peradilan hasrat itu malah belum berhenti hingga sekarang.

 

 

0 Responses to “Rusdi Zen: Putusan MA Sudah Konsisten”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Tangkelek

Oktober 2007
S S R K J S M
« Agu   Nov »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Masukkan alamat email Anda

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya

Bagian

Informasi

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau berita, layangkan ke eriandi_ganteng@yahoo.com

Harian Singgalang

tweet saya


%d blogger menyukai ini: