Panji Alam Lapor Balik ke Polisi

Padang, Singgalang
Kisruh antara anggota DPRD asal Fraksi Golkar, Basran Basyir dengan DPRD Golkar Kota Padang soal Pengganti Antar Waktu (PAW), semakin meruncing. Setelah minggu lalu Basran melaporkan Ketua DPD Partai Golkar Padang, Z. Panji Alam dengan laporan pemalsuan tandatangan dan manipulasi data, Senin (4/6), giliran Panji melaporkan balik Basran ke Poltabes Padang, atas pencemaran nama baik dan perlakuan tidak menyenangkan.
Panji melaporkan balik Basran Basyir ke Poltabes Padang sekitar pukul 10.30 WIB, didampingi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Afrizal, Yulsirman dan Mirkadri Miyar serta Kuasa Hukum Partai Golkar, Syaiful, S.H.
Kuasa Hukum Partai Golkar, Syaiful menuturkan, kliennya melaporkan balik Basran Basyir atas pelanggaran Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Sementara itu Panji menuturkan, pihaknya melaporkan balik Basran Basyir ke Poltabes Padang guna menempatkan sesuatu sesuai dengan fakta-fakta hukum. Sebab, sekarang sudah terbentuk image bahwa Ketua DPD Partai Golkar Padang memalsukan tandatangan dan memanipulasi data Basran Basyir atas proses PAW yang bersangkutan.

“Saya melaporkan perbuatan Basran Basyir yang tidak menyenangkan dan mencemarkan nama baik saya. Sebab, saya tidak pernah melakukan pemalsuan tandatangan sekaligus manipulasi data. Apa yang dilakukan oleh Basran, merupakan penghinaan bagi saya secara pribadi dan selaku ketua partai. Sebab, selaku kader partai, saudara Basran sudah dipanggil dan sesuai kesepakatan, partai akan melakukan prosedural yang berlaku. Partai akan tetap menjalankan amanah ini (PAW). Sebab, pada saat pemilihan legislatif lalu, daerah pemilihan tiga dengan calon Basran Basyir dan Jamasri, hanya mendapatkan satu kursi di DPRD Kota Padang. Maka disepakatilah, masing-masing akan menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, 2,5 tahun/seorang,”sebutnya.
Panji merunut kronologis bagaimana Basran Basyir di PAW dan digantikan oleh Jamasri. Menurutnya, perjanjian antara Basran dan Jamasri dibuat di ruangan kerjanya di kantor DPD Partai Golkar Padang pada 26 Desember 2003. Turut hadir sebagai saksi atas perjanjian tersebut adalah para Wakil Ketua DPD Partai Golkar yakni Afriza, Mirkadri Miyar, Yulsirman, Hj. Yusda Safni Bakar dan Alias Lasin.
Setelah berkoordinasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, bahwa berdasarkan pengalaman PAW di DPRD Provinsi Sumbar dari anggota Golkar, yakni antara Jufriadi dan Zulkanedi Said yang juga mengalami benturan, maka dilengkapi dengan membuat surat pengunduran diri bagi anggota Golkar yang mengambil jatah pertama selaama 2,5 tahun menduduki kursi di DPRD. Maka di Kota Padang, Basran selaku pengambil jatah pertama, membuat surat pernyataan pengunduran diri.
Surat pengunduran diri tersebut, ucap Panji, dibuat pada 27 September 2003 di Simpang GIA Tabing, rumah mertu Panji Alam. Saat itu, di serambi rumah disampaikanlah bahwa dari DPD Golkar Sumbar sebaiknya dilengkapi dengan surat pengunduran diri, supaya proses pelaksanaan PAW pada waktunya nanti berlangsung langgeng. Pada saat itu, Basran menyatakan kesediaanya dengan kalimat ‘saya ikhlas saja ketua’ karena ini demi partai. Maka dibuatlah surat pernyataan tersebut.
Surat pernyataan itu dituliskan oleh Afrizal didepan Basran Basyir. Setelah surat selesai, dibacakan dan Basran juga membaca kembali. Setelah ia baca, Basran membubuhkan tandatanganya lengkap di atas materai.
Surat pengunduran diri pada tahun 2003 itu, tidak langsung dibubuhkan tanggalnya. Sebab, kalau tanggal dibuat, berarti yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota DPRD Kota Padang sejak tahun 2003. Maka, untuk membuat tanggal pengunduran diri supaya
sesuai dengan jadwal PAW, yakni tiga bulan menjelang pelantikan, maka Panji Alam selaku Ketua DPD Partai Golkar Padang, diberikan kuasa. Maka, dibubuhkanlah tangga surat pengunduran diri menjadi tanggal 14 September 2006. Sebab, pelantikan PAW berlangsung hari ini di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Selasa (5/6).
Proses pelantikan, kata Panji, pada 22 September 2006 diputuskan melalui rapat pengurus harian DPD Golkar supaya dibawa dalam rapat pleno. Selanjutnya 10 November 2006 rapat pleno diselenggarakan dengan mengambil keputusan, setuju dilaksanakan PAW dengan surat keputusan nomor 885/5/GKSB/12/2006 tentang PAW.
Kemudian pada 28 Desember 2006, DPD Golkar secara resmi menyurati Ketua DPRD Kota Padang untuk memproses pelaksanaan PAW.
Panji meminta pihak kepolisian lebih menyidik lagi soal tandatangan Basran Basyir pada dokumen-dokumen proses PAW. Sebab, tandatangan Basran pada surat pernyataan tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu anggota. Soal data alamat rumah, DPD Partai Golkar mengacu kepada kartu keanggotan Basran sebagai kader partai.
Kasat Reskrim Poltabes Padang Kompol Mukti Juharsa kepada wartawan mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Basran Basyir.
“Selanjutnya, kami akan meminta izin dari gubernur untuk memeriksa terlapor,” tutur Mukti. YAnti/SM Ridha/Eriandi

0 Responses to “Panji Alam Lapor Balik ke Polisi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Tangkelek

Juni 2007
S S R K J S M
    Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Masukkan alamat email Anda

Bergabunglah dengan 299 pengikut lainnya

Bagian

Informasi

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau berita, layangkan ke eriandi_ganteng@yahoo.com

Harian Singgalang

tweet saya


%d blogger menyukai ini: