Valentine, Mengapa Pula Dirayakan

Siapa pula yang membawa budaya valentine ke Indonesia ini? Banyak orang begitu menunggu-nunggu kedatanganya. Tidakkah mereka tahu, valentine itu adalah hari raya umat agama non Islam?
Kalau ikut merayakannya, berarti kita sudah terjebak dengan permainan tersebut. Tentulah kita ini menjadi umat yang bodoh sekali. Perlu disadari itu, valentine tidak perlu dirayakan.

Impor Pupuk

Akhirnya keran impor pupuk (urea) diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (11/2). Inilah jalan keluar terakhir mengatasi kesulitan pupuk di negeri agraris ini. Kelangkaan pupuk sudah bertahun-tahun terjadi. Kalaupun ada, harga pupuk mahal dan sulit didapat. Dampaknya kalau hasil panen anjlok, petanilah menjadi menjadi sasaran kesalahan.
Kini pemerintah memutuskan mengimpor pupuk urea 500 ribu ton  sebagai cadangan stok tahun 2009. Bahkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp17 triliun di tahun 2009 ini untuk mengatasi persoalan pupuk.

Habis “Curi Start”, Terbitlah “Matre”

Oleh : Husni Kamil Manik

Lima tahun yang lalu, pada saat masa kampanye belum tiba, pemberitaan media massa cetak dan elektronik gencar memberitakan kegiatan partai politik dan perorangan yang melakukan kegiatan “sejenis” kampanye tidak dalam jadwal kampanye yang telah ditetapkan bersama KPU dengan menggunakan istilah “curi start”.
Tema pemberitaan “curi start” dipergunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa partai politik dan perorangan yang melaksanakan kegiatan “sejenis” kampanye itu telah melakukan kecurangan, sebab jadwal pelaksanaan tahapan kampanye sesungguhnya belum tiba.
Konfirmasi berita yang diperoleh dari pihak penyelenggara, biasanya menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan bukanlah kampanye, kegiatan yang dilaksanakannya hanyalah pertemuan kader, rapat partai, pembekalan dan silaturahmi.  Tetapi semua peserta pemilu berhasrat untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Penyuluh Pemilu

Oleh : Husni Kamil Manik

Tingkat partisipasi rata-rata pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumatera Barat (Sumbar) lebih rendah dari tingkat partisipasi rata-rata pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya pada pilkada di Sumbar rata-rata 66% sedangkan pada pemilu DPR,DPD dan DPRD mencapai angka 75%.
Jika kita mengamati waktu pelaksanaan pemilu yang lebih dahulu pelaksanaannya dibanding pilkada baik untuk pemilihan gubernur, walikota dan bupati di Sumbar, maka angka rata-rata partisipasi pemilih yang menggunakan haknya menunjukkan tren yang menurun. Sebagai contoh lain tren penurunan angka partisipasi dapat terlihat pada pemilihan Walikota Padang yang baru usai 23 Oktober 2008 yang lalu adalah 57% menurun dibandingkan dengan pemilu 2004 yang mencapai angka 65%.